Pemerintah Indonesia akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata guna mengatasi masalah korupsi dan pungutan liar yang sering terjadi di destinasi pariwisata. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dalam mengunjungi berbagai destinasi wisata di Indonesia.

Pungli atau pungutan liar merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di berbagai tempat wisata di Indonesia. Pungli tersebut biasanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan merugikan para wisatawan. Tindakan semacam ini dapat merusak citra pariwisata Indonesia sebagai destinasi wisata yang ramah dan aman.

Dalam upaya untuk memberantas pungli di tempat wisata, pemerintah akan membentuk pokja penanggulangan pungli yang akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pariwisata, Kepolisian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pokja ini akan bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap praktik pungli yang terjadi di tempat wisata.

Selain itu, pokja penanggulangan pungli juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata tentang pentingnya menjaga integritas dan etika dalam berbisnis. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik pungli di tempat wisata.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan masalah pungli di tempat wisata dapat diminimalisir dan meningkatkan kepercayaan wisatawan dalam berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan upaya penindakan terhadap pelaku pungli agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para wisatawan.